Kepatuhan Wajib Pajak Dapat Mengurangi Pembiayaan Utang Di Indonesia

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, mengatakan sebagian besar penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditopang oleh penerimaan pajak.

Untuk itu, kata dia, ketika penerimaan pajak sangat tinggi atau menunjukkan pertumbuhan yang baik, maka pembiayaan utang yang sebelumnya ditawarkan dalam APBN dapat dikurangi. Untuk itu, Nufransa mengimbau wajib pajak untuk disiplin dalam menjalankan kewajibannya.

"Artinya apa, kalau misalnya semua wajib pajak atau masyarakat Indonesia patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebenarnya kita bisa mengurangi utang," ujar Nufransa dalam Podcast Cermati Episode 5: Pajak Melonjak?" Selasa (11/10).

Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.035,9 triliun, tumbuh 52,3% per tahun. Penerimaan pajak berasal dari penerimaan pajak dan pajak bea dan cukai.

Dengan naiknya penerimaan pajak Indonesia, kata Nufransa, pendanaan belanja pemerintah bisa ditutupi dari sisi pajak, sehingga pendanaan bisa dikurangi dan pemerintah tidak perlu menerbitkan obligasi sebanyak yang direncanakan.

"Satu bukti nyata, ini kejadian pada saat di akhir tahun kemarin 2021 pada saat penerimaan kita sudah sangat meningkat dan bisa mencapai target di dua tiga bulan terakhir. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko tidak mengeluarkan surat utang baru," ungkapnya.

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini mencapai 38,30%. Angka ini sedikit meningkat dengan rasio utang pada akhir Juli 2022 sebesar 37,91%.

src. nasional kontan