Bank Dunia Khawatir Reformasi Pajak di RI Membuat Investasi Swasta Menjauh

Bank Dunia, dalam laporannya Oktober 2022 berjudul 'East Asia and Pacific Economic Update' menyoroti reformasi perpajakan Indonesia. Kekhawatirannya adalah reformasi pajak akan mendorong investasi sektor swasta menjauh.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sejumlah negara di Asia Timur dan Pasifik (EAP) mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, peningkatan utang global telah mencatat rekor sebagai yang terbesar dalam 30 tahun terakhir.

Untuk menyiasatinya, sejumlah langkah dinilai mampu membantu negara-negara di Asia Timur dan Pasifik keluar dari jurang keterpurukan. Salah satunya adalah reformasi perpajakan yang telah dilakukan Indonesia.

Namun, seperti buah simalakama. Sementara reformasi pajak tampaknya akan meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mengekang permintaan utang, dampaknya dapat melepaskan dana investasi sektor swasta.

"Upaya pemerintah untuk memobilisasi pendapatan, seperti yang dilakukan Indonesia baru-baru ini melalui reformasi sistem perpajakannya, mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran dan akan membatasi kebutuhan pinjaman pemerintah, yang dapat menghilangkan dana investasi dari sektor swasta," jelas Bank Dunia, dikutip pada Rabu (28/9).

Tim Reformasi Perpajakan RI didirikan pada Desember 2016, beberapa bulan setelah Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia pada masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo. Ia menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Untuk saat ini, ditegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan global berkat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan riil.

Kebijakan fiskal berpedoman pada APBN yang bertindak sebagai shock absorber atau bantalan jika terjadi berbagai guncangan dan krisis mulai dari energi, pangan hingga keuangan.

Namun anggaran pemerintah tidak bisa lagi menjadi penopang, apalagi ekonomi mulai pulih.  Ani, panggilan akrabnya, menjelaskan membayar pajak, merupakan langkah tepat untuk menjaga kesehatan anggaran negara.

"Menjaga pajak untuk menjaga Indonesia, menjaga agar keuangan negara jadi instrumen jangka panjang mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut," tegas Sri Mulyani dalam Kuliah Umum UI 2022, Senin (8/8).

src. cnn